Tata Kelola Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan yang seringkali terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terutama pada pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan puncak dari pelaksanaan pilkada yang sering kali menimbulkan konflik. Tujuan peenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemungutan dan penghitungan suara serta penerapan prinsip Good Electoral Governance pada tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan purposive. Uji keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa kata-kata dan pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Puncak acara penyelenggaraan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Agam tahun 2015 berlangsung satu hari. Pada tanggal 09 Desember 2015, seluruh TPS sudah melaksanakan pemungutan suara. Tidak ada TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan yang terjadi karena faktor alam maupun gangguan yang lain. Pelaksanaannya cukup aman, lancar, tertib dan sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah tahun 2015 telah menerapkan prinsip Good Electoral Governance yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, consensus orientation, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategi. Namun masih ada beberapa prinsip yang harus lebih dioptimalkan penerapannya yaitu peningkatan partisipasi, meningkatkan konsistensi penyelenggara ditingkat bawah melaksanakan aturan hukum, serta KPU Kab. Agam perlu lebih selektif lagi merekrut KPPS, PPS dan PPK.