Evaluasi Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Dalam Penataan Ruang di Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ditemukan dalam
pelaksanaan penataan ruang di kawasan Pantai Purus Padang. Hal ini disebabkan
masih banyaknya kios pedagang kaki lima dan perumahan warga yang berada di
kawasan tersebut, belum diterapkannya peraturan yang berlaku tentang penataan
ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan
daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan (DTRTBP) Kota Padang dalam penataan ruang, mengidentifikasi
kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh DTRTBP.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada orang yang
betul-betul memahami permasalahan yang diteliti. Jenis dan sumber data adalah
data primer dan sekunder. Sumber data Kepala Bidang tata ruang, Kepala seksi
perencanaan ruang kota, pengamat tata ruang dan masyarakat. Data dikumpulkan
melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Alat pengumpul data
dibantu dengan pedoman wawancara, observasi serta menggunakan teori yang
relevan. Teknik menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DTRTBP dalam melakukan
penataan ruang pada kawasan Pantai Purus belumlah tercapai sesuai dengan visi
dan misi, karena DTRTBP tidak memiliki kegiatan khusus untuk melakukan
penataan ruang pada kawasan Pantai Purus. Kegiatan yang dilakukan adalah
melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam
melakukan pengawasan dan pengontrolan pemanfaatan ruang DTRTBP
menggunakan izin mendirikan bangunan sebagai alat kontrolnya. Kendala yang
dihadapi yaitu pedagang kaki lima yang tidak mau dipindahkan, kurangnya
kesadaran masyarakat, dan kurangnya kreatifitas dari pemerintah Kota Padang.
Upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisai kepada pedagang kaki lima,
membangun lapau panjang cimpago dan melakukan perencanaan lebih lanjut
tentang pembersihan kawasan Pantai Purus dari pedagang kaki lima.