Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang diberiakan oleh KPPT Kabupaten Tanah Datar dan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan KPPT karena masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan pelayanan izin usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari segi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas pemberi pelayanan, 2) Kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan izin usaha pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara,dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudia data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan izin usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana dengan optimal, dari enam indikator standar pelayanan publik yang terlaksana dengan baik hanya tiga indikator yaitu prosedur pelayanan, produk pelayanan dan biaya pelayanan, dan tiga lainnya belum terlaksana dengan baik yaitu 1) Waktu pelayanan, masih ditemuinya waktu penyelesaian izin yang tidak sesuai dengan SOP. 2) Sarana dan prasarana yang belum mendukung pelaksanaan pelayanan publik dengan baik, 3) Kurangnya kompetensi petugas pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupeten Tanah Datar. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pembuatan suarat izin usaha dilihat dari pemberi pelayanan (KPPT) yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang belum mencukupi karena jumlah petugas tidak seimbang dengan bobot kerja yang ada. Dilihat dari penerima pelayanan masih ada masyarakat yang belum melampirkan persyaratan dengan lengkap, tentunya ini akan mempengaruhi dalam proses pembuatan izin.