Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan
pelayanan publik yang diberiakan oleh KPPT Kabupaten Tanah Datar dan masih
adanya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan KPPT karena
masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik pada KPPT
Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1)
Pelaksanaan pelayanan izin usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari segi prosedur pelayanan, waktu pelayanan,
biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas
pemberi pelayanan, 2) Kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan izin
usaha pada KPPT Kabupaten Tanah Datar.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data
primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara,dan
studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik
triangulasi sumber. Kemudia data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan
izin usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar
belum terlaksana dengan optimal, dari enam indikator standar pelayanan publik
yang terlaksana dengan baik hanya tiga indikator yaitu prosedur pelayanan,
produk pelayanan dan biaya pelayanan, dan tiga lainnya belum terlaksana dengan
baik yaitu 1) Waktu pelayanan, masih ditemuinya waktu penyelesaian izin yang
tidak sesuai dengan SOP. 2) Sarana dan prasarana yang belum mendukung
pelaksanaan pelayanan publik dengan baik, 3) Kurangnya kompetensi petugas
pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupeten Tanah Datar. Sedangkan
kendala yang dihadapi dalam pembuatan suarat izin usaha dilihat dari pemberi
pelayanan (KPPT) yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana dan sumber daya
manusia yang belum mencukupi karena jumlah petugas tidak seimbang dengan
bobot kerja yang ada. Dilihat dari penerima pelayanan masih ada masyarakat yang
belum melampirkan persyaratan dengan lengkap, tentunya ini akan mempengaruhi
dalam proses pembuatan izin.