Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Pekerja Alih Daya pada Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi dan UMKM)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ditemukandalam implementasi kebijakan penggunaan pekerja alih daya pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar serta Dinas Koperasi dan UMKMProvinsi Sumbar, seperti belum meratanya keuntungan yang dirasakan oleh objekkebijakan yang dituju yaitu perusahaan penyedia jasa, perusahaan pengguna jasa,serta pekerja alih daya, selanjutnya sistem alih daya yang masih merugikanpekerja, surat perjanjian kontrak kerja serta hak-hak pekerja yang masihterabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakanpenggunaan pekerja alih daya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sertaDinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar berjalan serta mengidentifikasikendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakanmetode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposivesampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi,wawancara dan studi dokumentasi. Jenis datanya adalah data primer dan datasekunder. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasisumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, danpenarikan kesimpulan atau verifikasi yang diperoleh selama penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penggunaanpekerja alih daya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasidan UMKM Provinsi Sumbar masih belum terlaksana dengan optimal, haltersebut terlihat dari beberapa aspek yaituproses pelaksanaan kebijakan yangmasih belum maksimal dan masih belum tercapainya tujuan dari adanyakebijakan, dampak positif kebijakan yang belum dapat dirasakan dengan merataoleh objek kebijakan yang dituju, masih adanya hal-hal yang menyimpang terjadiselama proses kebijakan yang belum sesuai dengan peraturan perundangan yangtelah ditetapkan, serta kendala yang masih banyak ditimbulkan dan terjadi sampaisaat ini, adanya kebijakan masih belum dirasakan keuntungannya secara merataoleh semua pihak/kelompok yang terkait di dalamnya.