Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Solok Tahun 2020.

Penelitian ini didasari oleh masih relative tingginya angka pelanggarannetralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepalda daerah kabupaten soloktahun 2020 berdasarkan catatan dari bawaslu kabupaten solok. Pemilihan kepaladaerah yang melibatkan oknum ASN dalam berkampanye akan menimbulkan efekjangka panjang berupa rentannya intervensi kepentingan politis yang akanmenimpa ASN dalam menyelenggaran fungsi – fungsi dan tugasnya.hal inilahyang menjadi alasan penulis untuk menjadikan pelanggaran netralitas ASN dalampilkada sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk melihatbagaimana tindakan pelanggaran yang dilakukan, prose penjatuhan sanksi, sertamotif dari ASN dalam melakukan pelanggaran. Sedangkan metode yangdigunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapuninforman dalam penelitian ini ialah komisioner bawaslu kabupaten solok bagianpenindakan dan sanksi, kepala bidang ketertiban dan disiplin ASN, bupatikabupaten solok selaku pejabat Pembina kepegawaian, serta oknum – oknumASN yang terlibat dalam pelanggaran, teknik yang digunakan adalah purposivesampling. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelanggaran netralitasASN terjadi sebanyak 7 kasus, penjatuhan sanksi yang diberikan terdapat 5 kasusyang dibatalkan , sedangkan motif dari pelanggaran terdiri dari; memperolehjaminan karier, dekat dengan pasangan calon yang di unggulkan.