Implementasi Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Pengawasan Dan Penertiban Oleh Satpol Pp Terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Padang yang memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar, sehingga merugikan masyarakat khusunya pejalan kaki dan pedagang kaki
lima ini juga membuat tata ruang kota menjadi semerawut dan tidak teratur, sementara Pemerintah Kota Padang melalui kebijakan Perda No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang implementasi kebijakan, kendala-kendala yang
dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
Penelitian ini di lakukan di Kota Padang yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja,Dinas Perhubungan, serta pedagang kaki lima tersebut. Penentuan informan ditentukan secara purposive. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data
sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi kemudian data di analisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Perda No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam studi tentang pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong praja terhadap pedagang kaki
lima secara umum sudah cukup berjalan sesuai prosedur yang ada. Karena Satpol PP kota Padang sering melakukan operasi pengawasan dan penertiban PKL dengan mengadakan patroli dan razia secara rutin dan pengiriman personel untuk pendidikan
dan pelatihan serta hubungan kerja sama dengan instansi lain. Walaupun begitu, masih terdapat kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban yaitu upaya dalam mengatasi kurangnya jumlah personel dengan mengajukan penambahan personel kepada pemerintah kota, upaya dalam mengatasi minimnya/buruknya sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia yang masih lemah yaitu dengan mengajukan
penambahan anggaran serta upaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada PKL dalam bentuk penyuluhan langsung secara persuasif dan melalui media lainnya.