Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kota Padang panjang

Penelitian ini dilatarbelakangi karena di kota Padangpanjang memiliki pendidikan yang cukup bagus dan anggaran terbesar berada di bidang pendidikan ini. Namun pada kenyatannya masih ada gedung sekolah yang rusak atau sarana dan prasarana yang belum diperbaiki/rusak. Dan hal ini bertolak belakang dengan anggaran yang besar tadi. Selain hal itu juga dilatarbelakangi oleh keluarnya peraturan daerah kota Padangpanjang mengenai alokasi anggaran pendidikan yang memiliki sedikit perbedaan dengan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah khususnya mengenai alokasi anggran pendidikan ini. Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan ketetapan MPR, yang mana menyebutkan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perturan yang lebih tinggi posisinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Jenis data berupa data primer dan data sekunder, yang mana data ini dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Padangpanjang sudah berjalan dengan baik. Namun pemerintah kota Padangpanjang menemukan berbagai kendala dalam pengelolaan anggaran pendidikan tersebut. Kendala-kendala yang ditemui adalah sistem, prosedur, dan tata kerja belum sepenuhnya dipahami oleh personil, kerjasama antar personal belum optimal, dan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, serta kebijakan pemerintah yang berubah-rubah termasuk di bidang pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua murid terhadap kebutuhan pendidikan anak. Pemerintah kota Padangpanjang berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan upaya-upaya, seperti meningkatkan pemahaman personil tentang peraturan perundang-undangan pendidikan, mengadakan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan profesionalisme aparatur, dan meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian disarankan pada pemerintah Kota Padangpanjang untuk lebih memahami lagi tentang kebijakannya terutama di bidang pendidikan, maka dari itu diperlukanlah kerjasama dan perbaikan dari semua pihak. Dan berharap kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan yang telah ada bisa lebih dioptimalkan lagi