Pengembangan Kompetensi Aparat Pemerintah Kab. Kerinci

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keahlian yang belum mumpuni, profesionalitas dalam tanggung jawab, pendidikan dan jenjang promosi yang tidak sesuai dengan aturan, dan pengetahuan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktifitas Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang – Undang No 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Dalam pasal 17 ayat 2 dijelaskan upaya perencanaan dan pengembangan kepegawaian berdasarkan pada profesionalitas, dan kecakapan melalui aktivitas pengembangan kompetensi. Oleh sebab itu BKD Kab. Kerinci berupaya untuk pengembangan kompetensi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yakni suatu jenis penelitiaan untuk membuat gambaran dan lukisan suatu keadaan yang bersifat sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Informan penelitian ditentukan secara purposive sample. Jenis data ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triagulasi dan member check. Kemudian data dianalisis melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dari data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas pengembangan kompetensi aparat pemerintah di lingkungan BKD Kab. Kerinci belum berjalan dengan baik. Ini ditunjukkan dengan rendahnya kualitas SDM dimiliki aparat pemerintah Kab. Kerinci, terdapatnya empat isu utama yang menghambat pengembangan kompetensi yaitu diklat BKD Kab. Kerinci belum diakreditasi untuk menjadi badan dikarenakan belum tersedianya widyaiswara, dana untuk diklat tidak mencukupi, SIMPEG yang mempermudah aparat pemerintah untuk mengakses di bidang mereka dan mengakses dibidang pengembangan kompetensi aparat pemerintah dengan cara memperbanyak Local Area Network (LAN) sangat sedikit, Terdapat berbagai upaya dalam mengatasi hambatan pengembangan kompetensi tersebut antara lain dengan cara kediklatan diupayakan secara kemitraan, kediklatan diupayakan menyediakan widyaiswara, pengadaan sarana /prasarana diklat,mengusulkan dana, mempertambah LAN dan fasilitas pendukung kinerja serta arsip ditata kembal