Implemestasi Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan simpan pinjam
untuk perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, selain
itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan program simpan pinjam itu dan mengidentifikasi upaya-upaya dalam
mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program simpan pinjam
untuk perempuan di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Jenis
penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang
implementasi program simpan pinjam di Kecamatan Tabir Lintas. Penentuan informan
dengan menggunakan purposive sampling Informan adalah orang-orang yang kaya akan
pengetahuan tentang implementasi SPP di daerah Tabir Lintas, yaitu: Pengurus PNPMMP
Kecamatan Tabir Lintas, Pengurus SPP, anggota SPP (Penerima Dana),
pengurus yang bukan anggota SPP. Jenis data adalah data primer dan data sekunder
yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi langsung di
lapangan. Teknik analisis data melalui yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Temuan penelitian menunjukan SPP di Kecamatan Tabir Lintas telah
dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai penelitian berlangsung terdiri dari 35 kelompok
SPP, dengan kategori kelompok pemula, berkembang dan matang. Kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan SPP tersebut adalah kurangnya komunikasi antara aparat pelaksana
dan masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dana pinjaman yang
tidak sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Untuk mencari jalan keluarnya
diperlukan kedepannya swadaya masyarakat serta komunikasi yang baik antara aparat dan
masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan SPP di Kecamatan Tabir Lintas
belum terlaksana secara optimal dan terdapat kendala-kendala dalam pelestarian. Bagi
semua aparat pelaksana perlu dilaksanakan koordinasi antara petugas pelaksana dengan
semua pihak terkait, sehingga tujuan program SPP dapat berlangsung sebagaimana
mestinya