Ochtary, Mivilia (2013) Pelaksanaan Izin Pengkaplingan Tanah pada Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Padang Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2005. Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
![B1_5_MIVILIA_OCHTARY_64731_2711_2013.pdf [thumbnail of B1_5_MIVILIA_OCHTARY_64731_2711_2013.pdf]](https://repository.unp.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
B1_5_MIVILIA_OCHTARY_64731_2711_2013.pdf
Download (1MB)
Abstract
Pemberian izin pengkaplingan tanah sangat penting artinya bagi pemerintah daerah, guna mengatur, menetapkan, dan merencanakan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam master plan kota. Untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol, pelaksanaan pembangunan diatas wilayah suatu kota diwajibkan memiliki izin pengkaplingan tanah sesuai dengan yang disetujui oleh Dinas Perizinan dan Pengawasan Kota (DP3K). Dengan adanya pengaturan pembangunan melalui izin ini, pemerintah di daerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata dengan rapi serta dapat menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pembangunan perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan bentuk penelitian deskriptif, karena penelitian ini hanya berusaha mengemukakan suatu gejala atau keadaan sebagaimana adanya. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling. Uji keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian. Proses izin pengkaplingan tanah yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Padang belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari masih adanya kendala-kendala yang menghambat proses terlaksananya pelaksanaan izin pengkaplingan tanah. Kendala yang paling mempengaruhi adalah masih dijumpai masyarakat yang belum mengurus izin pengkaplingan tanah. Diharapkan seluruh aparat dinas tata ruang dan tata bangunan semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang akan mengurus izin pengkaplingan tanah dan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Diharapkan semua masyarakat untuk mengurus izin pengkaplingan tanah agar terwujudnya kota yang bersih aman dan indah. Perlunya penambahan sumber daya untuk melakukan pemprosesan izin pengkaplingan tanah dan menyediakan prasarana yang lengkap untuk pelaksanaan proses izin pengkaplingan tanah.
Item Type: | Thesis (Bachelor/Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Ilmu Administrasi Negara-S1 |
Depositing User: | Risna Juita S.Sos |
Date Deposited: | 23 Jun 2025 04:50 |
Last Modified: | 23 Jun 2025 04:51 |
URI: | https://repository.unp.ac.id/id/eprint/14486 |