Pilihan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bagi Masyarakat di Kota Padang

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada Undang-
Undang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila terjadinya pelanggaran lalu lintas
maka akan dikenakan sanksi berupa tilang (bukti pelanggaran) yang diselesaikan
melalui sidang di pengadilan sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu
lintas, tetapi data yang ditemukan di lapangan terlihat bahwa sebagian mayarakat
Kota Padang lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di tempat
perkara tanpa melalui prosedur yang benar. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk
menjelaskan penyebab masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan perkara
pelanggaran lalu lintas di tempat pelanggaran tanpa melalui prosedur yang benar.
Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori pilihan
rasional oleh James Samuei Coleman, yang mengungkapkan bahwa aktor dipandang
memiliki sebagai manusia yang mempunyai maksud dan tujuan. Tindakan aktor
dilakukan untuk mencapai tujuan memperhitungkan untung dan rugi, jadi rasionalitas
pilihan aktor tergantung sumberdaya yang dia miliki.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian
studi kasus instrinsik. Subjek penelitian adalah masyarakat Kota Padang yang
memilih menyelesaikan perkara pelanggaran secara langsung di tempat tanpa melalui
prosedur yang benar. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling
dengan jumlah informan sebanyak 50 informan. Teknik pengumpulan data yaitu
dengan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman
yaitu model analisis interaktif dengan langkah mereduksi data, mendisplay data dan
penarikan kesimpulan akhir.
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat
lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di tempat perkara tanpa
melalui prosedur yang benar karena faktor: 1) Minimnya pengetahuan masyarakat
mengenai ketentuan cara-cara penyelesaian tilang, 2) Pengendara yang tidak peduli
dengan aturan, 3) Merasa takut berhubungan dengan lembaga hukum, 4) Kurangnya
sosialisasi polisi terhadap cara penyelesaian tilang bagi pelanggar, 5) Polisi kurang
tegas dan menerima cara penyelesaian yang dilakukan masyarakat. Faktor ini yang
membuat masyarakat lebih cendrung menyelesaikan perkara pelanggaran langsung di
tempat pelanggaran tanpa melalui prosedur yang benar