Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2008.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ditemukandalam pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana di Kecamatan TanjungHarapan Kota Solok, seperti program keluarga berencana belum dilaksanakansecara efektif sejak diberlakukannya Perda Kota Solok No. 17 Tahun 2008.Selanjutnya masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan alatkontrasepsi terutama bagi kaum pria. Adanya desentralisasi membuat kebijakannasional tidak serta merta dapat diterima di masing-masing daerah, anggaran yangterbatas membuat sosialisasi KB harus dapat dicari strategi dengan memanfaatkanelemen masyarakat lain dan anggaran yang efektif, dan image masyarakat harusdiubah tidak hanya membatasi kelahiran namun meningkatkan kualitas manusia,dan mensinergikan program KB dengan pandangan agama yang masihbertentangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakanprogram keluarga berencana di Kecamatan Tanjung Harapa Kota Solok berjalanserta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metodedeskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancaradan studi dokumentasi. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder.Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikankesimpulan atau verifikasi yang diperoleh selama penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan kebijakan programkeluarga berencana (KB) pada Badan Keluarga Berencana, PemberdayaanMasyarakat dan Perempuan (BKBPMP) di Kecamatan Tanjung Harapan KotaSolok sudah berjalan, namun masih belum terlaksana dengan optimal. Haltersebut terlihat dari beberapa aspek yaitu proses pelaksanaan kebijakan yangmasih belum maksimal karena masih adanya kekurangan dibeberapa bagian.Seperti masih kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai gunamendukung kesuksesan program keluarga berencana (KB). Masih adanya hal-halyang menyimpang terjadi selama proses kebijakan yang belum sesuai denganperaturan perundangan yang telah ditetapkan, serta kendala yang masih banyakditimbulkan dan terjadi sampai saat ini.