Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengaduan masyarakat Lubuk Alung terkait dengan banyaknya ditemukan kegiatan pertambangan bahan galian C yang tidak memiliki izin, sehingga berdampak kepada kerusakan lingkungan serta infrastruktur jalan. Selain dari pada rusaknya lingkungan dan infrastruktur jalan, kegiatan pertambangan tidak memiliki izin juga berdampak kepada tidak adanya kontribusi kepada pemerintah daerah terkait dengan hasil tambang diperoleh. Nagari Pasie Laweh terdapat pertambangan bahan galian golongan C secara manual serta tidak memiliki izin. Selama ini terindikasi bahwa kurangnya pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasie Laweh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Nagari Pasie Laweh dan kantor Camat Lubuk Alung serta wilayah pertambangan manual yang ada di Nagari Pasie Laweh. Dengan kategorisasi penelitian yaitu bagaimana pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah model analisis interaktif.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa: (1) Tidak adanya pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari pasie Laweh (2) Upaya yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah nagari adalah melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah, meningkatkan sumber daya manusia, menyamakan pandangan dengan pemerintah daerah, dan menerbitkan peraturan nagari tentang pertambangan rakyat. Oleh karena itu dikemukakan beberapa saran antara lain: (1) Mengutamakan perizinan pada kegiatan pertambangan rakyat (2) Melakukan fungsi pengaturan oleh pemerintahan nagari (3) Menyediakan kotak saran