Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu (one stop sevice) di Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kota Bukittinggi.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai lembaga yangberfungsi sebagai One Stop Service (OSS) Kota Bukittinggi yang melayananperizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai ke tahapterbitnya dokumen izin Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuimekanisme pelayanan satu pintu di KPPT Kota Bukittinggi dalam hal pelayananpengurusan izin di Kota Bukittinggi, kendala yang dihadapi, dan upaya yangdilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaannyata. Sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh melalui proseswawncara dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitandengan penelitian. Metode penarikan informan yang digunakan bersifat purposiveyaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untukmenjadi sumber data. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancaradan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data yaitumenguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data yangdigunakan adalah dnegan Teknik Analisis Interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan satu pintu diKPPT Kota Bukittinggi sudah sangat membantu dalam hal mekanisme pelayanan,dapat dilihat dari penerapannya pada asas dan prinsip pelayanan terpadu satu pintuyang sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan asas dan prinsip pelayananterpadu satu pintu dapat dilihat pada SOP teknis yang sudah ada dan dapat dilihatlangsung oleh masyarakat yang ingin mengurus izin. Kendala yang ditemuidilapangan terdapat di bidang SDM, Informasi dan sosialisasi, sarana pendukunglainnya. Upaya yang dilakukan oleh KPPT yaitu menambah kuota SDM yangkompeten di bidangnya ,meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yangmelakukan survey kelapangan, serta mengajukan permintaan kelengkapan saranapada RKA tahun berikutnya agar sarana dan prasaranan yang ada dilengkapi olehpemerintah kota.