Yessi, Marni (2013) Strategi Pemerintah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
![B1_5_MARNI_YESSI_97292_3461_2013.pdf [thumbnail of B1_5_MARNI_YESSI_97292_3461_2013.pdf]](https://repository.unp.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
B1_5_MARNI_YESSI_97292_3461_2013.pdf
Download (1MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa masalah dalam strategi penertiban PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi yang menjadikannya tidak optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat masih banyaknya PKL yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum, kurangnya kesadaran PKL dalam mematuhi Perda dan kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi. Sedangkan penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Bukittinggi dalam menertibkan PKL. Kedua untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penertiban PKL. Ketiga, untuk mengetahui strategi pemerintah memperoleh dukungan dari PKL pasca penertiban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian dilakukan secara purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Bawah Kota Bukittinggi adalah: pertama pre-entif, kedua preventif, ketiga represif dan keempat follow up. Penertiban PKL selama ini terkesan melaksanakan strategi represif ketimbang pre-entif. Namun, pelaksanaan strategi tersebut belum optimal dilakukan. Ini disebabkan karena penertiban dilakukan secara tentatif atau jangka pendek. Dalam pelaksanaannya strategi tersebut masih banyak menemui permasalahan. Permasalahan tersebut santara lain: kerjasama dan koordinasi yang masih menghadapi kendala, anggaran yang belum memadai, kurangnya aparatur Satpol PP, adanya isu politik, kurangnya kesadaran PKL terhadap kebijakan dan tidak adanya solusi yang dapat diterima PKL pasca penertiban. Untuk keberhasilan strategi ini, sebaiknya pemerintah Kota Bukittinggi memberikan alternatif lokasi yang tepat dan semacam lesson learning kepada PKL, aparatur yang terkait dan masyarakat guna keberhasilan strategi tersebut.
Item Type: | Thesis (Bachelor/Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Ilmu Administrasi Negara-S1 |
Depositing User: | Risna Juita S.Sos |
Date Deposited: | 18 Jun 2025 01:55 |
Last Modified: | 18 Jun 2025 01:55 |
URI: | https://repository.unp.ac.id/id/eprint/14143 |