Mitigasi Bencana Gempa Berpotensi Tsunami oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rentannya Kabupaten Pesisir Selatan
terhadap bencana gempa berpotensi tsunami sehingga menimbulkan keresahan
terhadap masyarakat terutama yang berada dekat dengan bibir pantai. Sementara
pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah berupaya dengan melakukan
pembangunan beberapa sarana dan prasarana dalam mengatasi dampak yang akan
terjadi dengan memberikan kewenangan kepada BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
dalam melaksanakan upaya mitigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
memperoleh deskripsi tentang upaya mitigasi, kendala-kendala yang dihadapi
dalam upaya mitigasi, serta manfaat mitigasi gempa berpotensi tsunami.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu Kantor Camat Kecamatan Koto XI Tarusan, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan serta masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan. Penentuan informan ditentukan secara purposive.
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan dilakukan dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana gempa berpotensi tsunami di Kecamatan Koto XI Tarusan secara umum sudah cukup berjalan sesuai yang di inginkan. Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan dan BPBD sudah melakukan sosialisasi tentang kebencanaan dan pembangunan beberapa gedung sebagai shelter mitigasi bencana gempa berpotensi tsunami dan melakukan pendekatan dengan organisasi non-pemerintah dalam membantu upaya mitigasi. Namun masih terdapat kendala internal maupun eksternal dalam mitigasi bencana gempa berpotensi tsunami, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam mencapai hasil yang maksimal. Upaya yang dilakukan
Pemerintah Koto XI Tarusan dan BPBD dalam mengatasi kendala-kendala mitigasi adalah dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat sekitar,menambah sistim peringatan dini serta mengajukan penambahan anggaran khusus kepada pihak kabupaten selaku yang paling berwenang dalam menentukan
pemberian anggaran.