Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kota Padang

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena ditemukan beberapa masalahdalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016. Ada 3(tiga) tujuan dari penelitian ini yaitu (1) menganalisis proses implementasiPeraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016; (2) mengetahui faktor-faktorpendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota PadangNomor 14 Tahun 2016; (3) mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasikendala dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatannormatif-empiris dan fenomenal. Informan dalam penelitian ini ditentukan secarapurposive sampling dengan jumlah 8 orang. Data yang digunakan yaitu dataprimer dan data sekunder, yang berasal dari observasi lapangan atau pengamatan,wawancara, dan studi dokumentasi. Data ini di uji keabsahannya dengan tekniktriangulasi sumber, yang kemudian di analisis dengan teknik analisis datakualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses implementasi Perwako PadangNo. 14 Tahun 2016 dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun2011 dan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannyamasih diperlukan beberapa perbaikan seperti dalam hal sumberdaya yangdilibatkan, karakteristik lembaga penguasa, dan respon dari pelaksana. Faktorpendukung dari implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016 ini adalahterdapat UUBH dan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2015 sebagai acuan,disediakannya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, dan terdapatOBH terakreditasi yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan bantuan hukum.Sedangkan faktor penghambat dari implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun2016 adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan PerwakoPadang No. 14 Tahun 2016, terbatasnya SDM di Pemko Padang Bagian Hukum,dan sulitnya OBH mengakses kegiatan bantuan hukum di Pemko Padang.kemudian, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam implementasiPerwako Padang No. 14 Tahun 2016 adalah membentuk tim sadar hukum danmelakukan observasi lapangan.