Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, serta
mengetahui kendala dan langkah yang akan dilakukan agar dapat terpenuhi hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Penlitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan Informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, obesrvasi dan studi dokumentasi, serta melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Teknik analisis data
pada penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum catatan-catatan yang telah ditemui di lapangan dan dibantu dengan alat pengumpul data seperti Kamera HP,dan alat perekam wawancara dengan informan saat dilapangan, setelah itu barulah didapatkan kesimpulan dengan didukung bukti-bukti yang valid dan konsistensi sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada peran fasilitatif hanya sebatas
dalam bentuk memberikan aturan kepada setiap perusahaan bagaimana cara memperlakukan disabilitas dalam bekerja, pada peran edukasional belum terlaksana dengan baik karena pelatihan yang diadakan oleh dinas belum ada peserta dari penyandang disabilitas, dan pada peran teknis juga belum terlaksana dengan baik karena data penyandang disabilitas yang diperoleh dinas masih sedikit. Kendala yang ditemukan dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga penyandang disabilitas adalah (a) kurangnya pendataan penyandang disabilitas yang sudah bekerja dan belum bekerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota (b) kurangnya pengawas ketenagakerjaan (c) belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas (d)
tingkat pendidikan penyandang disabilitas masih rendah. Langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh untuk mensosialisasi ulang kembali mengenai aturan terkait kepada setiap perusahaan, dinas akan rutin dalam memberikan pelatihan, dinas akan
memaksimalkan seluruh SDM yang ada agar dapat menjangkau seluruh perusahaan yang berada pada Kabupaten Lima Puluh Kota.