Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMA Negeri di Kota Padang

Sertifikasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Pasal 1 Ayat (1) bahwa Sertifikasi bagi guru dalam jabatan selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pelaksanaan sertifikasi yang berjalan sepuluh tahun, tidak luput dari permasalahan di lapangan, mulai dari pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi, penetapan kuota, perlengkapan persyaratan hingga penetapan peserta sertifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana evaluasi implementasi kebijakan sertifikasi dan apa kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA Negeri di kota Padang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode/ teknik purposive sampling dan snowball sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, Interprestasi data dan verifikasi dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA Negeri di kota Padang belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum terpenuhinya indikator atau kriteria dari evaluasi implementasi kebijakan publik dan masih banyak kendala yang dihadapi. (2) Terdapatnya kendala dalam implementasi kebijakan sertifikasi tersebut diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sertifikasi, beratnya spersyaratan sertifikasi bagi guru-guru dan seringnya keterlambatan keluarnya tunjangan sertifikasi guru.