Implementasi Kebijakan tentang Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kenagarian Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung

Penelitian ini bertujuan untuk :1) mendiskripsikan implementasi kebijakan tentang penertiban penambang emas tanpa izin (PETI) di kenagarian Palangki kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, 2) menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban PETI di kenagarian palangki, 3) Mengetahui Harapan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap PETI. Penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik proposive sampling dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Jenis datanya adalah data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dibagi menjadi tiga tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan PETI dilaksanakan dengan cara sosialisasi berupa menyebar baliho, pamplet maupun dengan sosialisasi langsung kelokasi tambang tentang bahayanya melakukan PETI. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang penertiban PETI dikenagarian Palangki yaitu : 1) koordinasi antara dinas pertambangan dan energi dengan pihak kepolisian, 2) aparat yang seharusnya menindak malah ikut dalam PETI, 3) biaya operasional yang kurang, 4) tidak adanya Perda yang mengatur tentang PETI, 5) persepsi masyarakat terhadap tanah ulayat, 6) keterbatasan lapangan pekerjaan, 7) nilai jual emas yang tinggi, 8) pandangan yang berbeda dalam menyikapi PETI. Sedangkan harapan masyarakat terhadap PETI adalah: 1) masyarakat harus patuh dan taat pada peraturan yang ada, 2) mengelola tambang emas dengan baik, 3) pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga masyarakat tidak berbondong-bondong lagi untuk menambang emas. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang penertiban PETI di Kenagarian Palangki belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan oleh pihak terkaitsalah satunya dengan cara membuat perda yang lebih rinci dalam mengatur tentang PETI. Selanjutnya aparat penegak hukum harus tegas menindak penambang yang tidak sesuai aturan sehingga membuat efek jera pada penambang lainnya.