Respons dan Tindak Lanjut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap Laporan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena banyaknya maladministrasi yangdilakukan oleh penyelenggara pelayan publik. Buruknya kinerja penyelenggarapelayanan publik tersebut melatar belakangi berdirinya Ombudsman RepublikIndonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk mengawasi jalannya pelayananpublik di Sumatera Barat. Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalahrespon dan tindaklanjut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan SumateraBarat terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik di Sumatera Barat.Penelitian ini bertujuan menganalisis respon dan tindaklanjut OmbudsmanRepublik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap laporan masyarakatdalam pelayanan publik.Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metodedeskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Ombudsman Republik IndonesiaPerwakilan Sumatera Barat. Penentuan informan dilakukan secara purposivesampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studikepustakaan. Uji keabsahan data menggunakan Teknik Triangulasi. Teknikanalisis yang dipakai adalah analisis data deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa: (1)Pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman dalam merespon dan menindak lanjutilaporan masyarakat terhadap pelayanan publik digolongkan atas tiga substansiyaitu, penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat, pencegahan, dan pengawasan.(2) Ditemukannya kendala internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia, saranadan prasarana, dan keterbatasan anggaran yang dimiliki Ombudsman RepublikIndonesia Perwakilan Sumatera Barat dan kendala eksternal, kurangnyapemahaman pelapor tentang kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dansikap kurang koperatif yang ditunjukan oleh terlapor. (3) Upaya dari OmbudsmanRepublik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk mengurangi kendalainternal yaitu memaksimalkan kerja sumber daya manusia atau asisten,membentuk tim-tim kecil dan melibatkan Kepala Perwakilan dalam prosespenanganan laporan.. Oleh karena itu dikemukakan beberapa saran antara lain: (1)Menambah sumber daya manusia atau asisten, (2) Melakukan sosialisasi tentangkewenangan, tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia.