Sejarah Bandar Udara di Padang: Dari Bandar Udara Tabing ke Bandar Udara Internasional Minangkabau

Skripsi ini membahas tetang Bandar Udara Tabing sebagai sarana transportasi udara di Provinsi Sumatera Barat yang telah beroperasi sejak tahun 1963. Sebagai bandar udara sipil Bandar Udara Tabing telah mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga peran Bandar Udara Tabing dinilai tidak lagi layak bagi keselamatan penerbangan, sehingga Bandar Udara Tabing dialihkan ke Ketaping dengan nama Bandar Udara Internasional Minangkabau. Skripsi ini disusun berdasarkan rumusan masalah yaitu Bagaimana proses peralihan dari Bandar Udara Tabing ke Bandar Udara Internasional Minangkabau.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis khususnya penelitian sejarah. Dalam metode sejarah terdapat beberapa langkah yaitu (1) Heuristik yaitu mengumpulkan data melalui sumber primer dan sumber sekunder. (2) Kritik sumber yaitu melakukan pengujian terhadap data yang diperoleh. (3) Interpretasi data. (4) Penyajian hasil penelitian ke dalam bentuk skripsi. Data diperoleh dari sumber tertulis dan lisan. Sumber tertulis dilakukan melalui studi pustaka berupa buku dan arsip. Sumber lisan melalui studi wawancara dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sumatera Barat, PT. Angkasa Pura II cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dan masyarakat. Sumber primer yang dipakai dalam penulisan ini antara lain adalah arsip-arsip tentang bandar udara yang terdapat di koran-koran Kota Padang.
Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Wacana tentang peralihan Bandar Udara Tabing ke Bandar Udara Internasional Minangkabau muncul pada tahun 1980-an, dimana yang bertindak sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada masa itu adalah Ir. Azwar Anas. Berawal dari keinginan untuk memisahkan Bandar Udara Militer dengan Bandar Udara Sipil serta guna mendukung kegiatan perekonomian, khusunya pariwisata di Provinsi Sumatera Barat dan peningkatan jumlah penumpang di Bandar Udara Tabing pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat kemudian menggagas pembangunan bandar udara baru di Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Hanya saja rencana pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan tersebut mengalami hambatan. Rencana pembangunan yang sejak tahun 1980 telah memperoleh persetujuan dari Bappenas tersebut terealisasi pada tahun 2002 dan selesai pada Februari 2005. Hal ini berarti bahwa pembangunan bandar udara baru di Ketaping telah terlambat sekitar 22 tahun sejak perencanaan. Keterlambatan tersebut dapat dimaklumi karena selama pemerintah Orde Baru kepentingan daerah selalu terpinggirkan, termasuk kegiatan pembangunan bandar udara baru di Ketaping.