Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali.

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya gedung walet dan potensisarang burung walet goa yang ada di Pasaman Barat sehingga PemerintahKabupaten Pasaman Barat mengesahkan Perda nomor 17 tahun 2011tentang pajak sarang burung walet. Permasalahan dalam pelaksanaan Perdaini adalah belum ditariknya pajak sarang burung walet yang berada dihabitat buatan oleh pemerintah daerah serta belum belum adanya izingangguan yang dimiiki pengusaha sarang burung walet.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodedeskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan tekniktriangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknikanalisis kualitatif yaitu merangkum data, menyajikan data, menyimpulkandata yang diperoleh.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Evaluasi PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Sarang BurungWalet di Kecamatan Kinali belum bisa diterapkan sebagaimana ketentuanyang telah ada dalam perda pajak sarang burung walet. Beberapa kendaladalam pelaksanaan peraturan daerah ini antara lain rendahnya kesadaranmasyarakat untuk membayar pajak, harga sarang burung walet murah,belum ada izin gangguan, kurangnya kerjasama insatansi terkait denganmasyarakat, dan pengusaha sarang burung walet tidak jujur. Untukmengatasi kendala maka pihak Dinas Kehutanan dilakukan upaya sepertisosialisasi, pendataan, memberikan sanksi dan kerjasama. Dengan kata lainevaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet di Kecamatan Kinalidikatakan belum berjalan dan Peraturan daerah ini tidak berhasil sesuaidengan yang diharapkan, maka diperlukan perbaikan bertahap sehinggahasil yang dinginkan bisa dirasakan oleh Pemerintah Daerah, pengusahasarang burung walet dan masyarakat.