Politisasi Golkar Terhadap Guru: Studi Tentang Strategi Golkar dalam Pemilu 1971-1997 di Kabupaten Lima Puluh Kota

Skripsi ini mengkaji tentang politisasi Golkar terhadap guru di Kabupaten
Lima Puluh Kota pada pemilu 1971-1997. Penelitian ini bertujuan untuk:
1)Menjelaskan bentuk jaringan politik Golkar di Kabupaten Lima Puluh Kota
1971-1997, 2)Menjelaskan tentang proses politik Golkar terhadap guru di
Kabupaten Lima Puluh Kota 1971-1997, 3)Menjelaskan tentang dampak politisasi
Golkar terhadap guru dikabupaten Lima Puluh Kota 1971-1997.
Penelitian ini dikategorikan penelitian sejarah politik yang mengikuti
metode penelitian sejarah dengan prosedur sebagai berikut: 1) mengumpulkan data
dari kantor sekretariat DPD Golkar Sumatera Barat berupa arsip beserta dokumen
dan juga data-data dari para guru di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain data-data
tertulis juga dilakukan wawancara dengan para guru di Kabupaten Lima Puluh
Kota, wawancara dengan pimpinan DPC Golkar di Kabupaten Lima Puluh Kota,
Ketua PGRI serta guru-guru di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan masyarakat
umum baik yang mendukung maupun yang anti partai Golkar.2)Data-data yang di
dapatkan dari guru dan Golkar di urutkan kronologis peristiwanya yang dipilih
mana data yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai sumber penelitian,3)
data-data yang telah di ambil sebagai sumber penelitian dihubungkan degan fakta
yang ditemukan di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat
dipercaya keabsahannya dan 4) penulisan dalam bentuk karya ilmiah berupa
skripsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru hubungan
antara pemerintah dengan guru terlihat dekat. Kedekatan ini dimanifestasikan
dalam bentuk keterlibatan guru dalam politik Golkar dan ini terlihat nyata dalam
penyelenggaraan pemilu. PGRI sebagai Organisasi Guru di kooptasi oleh Golkar
dan para guru kemudian dimobilisasi lewat Organisasi keguruan (PGRI) tersebut.
Dampak dari keterlibatan guru dalam politik Golkar tersebut, paling tidak dapat
dilihat dari hasil perolehan suara Golkar di Kabupaten Lima Puluh Kota yang
cendrung mendapatkan suara mayoritas dalam setiap pemilu selama Orde Baru
(1971-1997).