Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Padang Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah: Studi pada Kelurahan Air Tawar Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pajak rumah kos yang memiliki kamar lebih dari sepuluh akan dikenakan pajak sebesar sepuluh persen. Pemberlakuan kebijakan ini tertulis pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun kenyataannya sejak dikeluarkan Perda terkait kebijakan pajak rumah kos, masih banyak masyarakat khususnya pemilik rumah kos yang belum membayar pajak karena kurangnya pemahaman tentang kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah terkait pajak rumah kos merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Padang,kendala dan upayayang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos berdasarkan Perda no 8 tahun 2011. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.Penentuan informan ditentukan secara purposive.Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber kemudian data di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah kos terkait pajak rumah kos dikarenakan sampai saat ini mereka mendapat informasi dari media cetak saja. selain itu pajak yang dibebankan kepada pemilik rumah kos dirasa membebani pemilik rumah kos. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya sosialisasi langsung dan merata dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya terbatas pada jumlah kamar namun juga batasan harga perkamar.