Manunggak Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Studi Kasus: Kelompok Perempuan yang Manunggak dana SPP di Jorong Kampung Tangah Nagari Paninggahan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti melihat penunggakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. SPP adalah modal usaha bagi kaum perempuan. Pada awal pengembalian dana berjalan dengan baik, pada ansuran pertama dan kedua semua anggota kelompok lancar mengembalikan dana SPP, namun pembayaran selanjutnya banyak kelompok yang menunggak, terutama di Jorong Kampung Tangah Nagari Paninggahan. Padahal sanksi terhadap kelompok yang menunggak sudah dikeluarkan oleh pengurus yaitu pemberhentian bantuan terhadap kelompok yang menyalahgunakan dana dan penyelewengan. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengungkap dan menjelaskan penyebab menunggak dana SPP di Jorong Kampung Tangah Nagari Paninggahan Kabupaten Solok.
Fenomena manunggak dana SPP dianalisis dengan teori Aksi (action theory) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Kerangka berfikir teori ini adalah bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, pemahaman, persepsi, dan penafsiran pada suatu objek dan situasi tertentu. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa tindakan manusia muncul dari kesadaran terhadap situasi lingkungan yang mengitarinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus intrinsik. Teknik pemilihan Informan penellitian dengan purposive sampling. Jumlah Informan secara keseluruhan adalah 34 orang. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan menggunakan tipe observasi nonpartisipasi. Data dianalisis dengan teknik interaktif Milles dan Huberman melalui langkah-langkah adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini mengungkap faktor anggota kelompok SPP yang manunggak adalah sebagai berikut: (1) Mentalitas anggota kelompok SPP (2) Dana pinjaman disalahgunakan (a) Untuk keperluan rumah tangga (b) Untuk membantu kerabat dan biaya perkawinan (c) Penyelewengan dana (3) Pengawasan sosial yang lemah.