Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur organisasi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk itu, disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi hal utama dalam mewujudkan kinerja maksimal tersebut dan penerapannya merupakan sebuah hal yang mutlak. Disiplin pegawai negeri sipil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok, peraturan disiplin pegawai ini belum terlaksana secara optimal. Dalam pelaksanaan peraturan ini ditemukan beberapa hambatan-hambatan sehingga terdapat tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pegawai negeri negeri di kantor tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai di kantor tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Subbidang dan Kepegawaian beserta staf jajarannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kepala Bagian Subbidang, pegawai dan staf pada subbidang dan kepegawaian, dan pengunjung. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari peraturan pemerintah di kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok belum optimal. Hal ini disimpulkan berdasarkan beberapa indikator kedisiplinan yang belum terlaksana secara optimal seperti kehadiran/ketepatan waktu dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah. Pelaksanaan peraturan disiplin pegawai yang belum optimal ini disebab oleh hambatanhambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, seperti kurangnya sosialisasi tentang peraturan disiplin kepada pegawai, rendahnya tingkat pengawasan dari atasan, penempatan pegawai tidak sesuai bidang yang dimiliki, dan rendahnya tingkat kesadaran pegawai untuk menaati peraturan disiplin. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatanhambatan dalam pelaksanaan peraturan disiplin ini yaitu sosialisai peraturan disilpin secara menyeluruh dan maksimal kepada para pegawai, menerapkan spesialisasi pekerjaan, meningkatkan pengawasan atasan kepada bawahan, dan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pegawai. Dengan upaya tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat berkerja lebih baik dan terarah dengan tetap berpedoman pada peraturan yang digunakan.