Resolusi Konflik Pembagian Hasil Panen Dikalangan Petani Sawit di KUD “KOSKOPABO” Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

Konflik merupakan sebuah fakta dalam kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Konflik melekat erat di dalam seluruh kehidupan manusia, seperti konflik yang terjadi di KUD “KOSKOPABO” Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Konflik ini terjadi karena adanya rekayasa hasil panen yang dilakukan oleh ketua kelompok semenjak tahun 2003, namun konflik baru muncul ke permukaan pada tahun 2009 karena baru ditemukannya bukti rekap pendapatan hasil panen per bulanya. Maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana proses dan hasil resolusi konflik yang terjadi di KUD “KOSKOPABO” Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupeten Dharmasraya”. Maka tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana proses dan hasil resolusi konflik yang terjadi di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
Teori yang digunakan untuk menjelaskan data hasil penelitian ini adalah teori konflik oleh Lewis A Coser, dalam teori itu mengatakan bahwa konflik dapat menjadi ketup penyelamat (savety-valve) yang meredakan ketegangan antar kelompok, konflik terjadi bukan diikuti permusuhan/agresi, dan konflik yang terjadi pada orang yang dekat biasanya konflik itu sangat tajam dan keras.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus intrinsik, informan penelitian adalah Kapolsek Sungai Rumbai, Camat Koto Besar, ketua kelompok, petani sawit, anggota KUD “KOSKOPABO” dan warga masyarakat sekitar yang mengetahui konflik pembagian hasil panen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi terbatas, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Mathew Miles dan Huberman.
Temuan di lapangan menunjukan bahwa, proses resolusi yang di dapat yaitu (1) musyawarah anggota kelompok, (2) pertemuan dengan lembaga resmi pemerintah, (3) mediasi oleh pemerintah daerah. Sedangkan hasil keputusan di dalam resolusi itu adalah: (1) keputusan tertulis, (2) tuntutan ganti rugi, (3) pemecatan terhadap ketua kelompoknya