Iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri Ditinjau dari Dampak Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal

Menguatnya kecenderungan intervensi politik pemilihan kepala daerah terhadap dunia pendidikan/sekolah dikeluhkan oleh guru dan pimpinan sekolah, yang secara diam-diam berdampak buruk terhadap suasana belajar di Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal. Kondisi ini dapat dilihat dari terjadinya mutasi dan pemberhentian dari jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah pasca pilkada langsung yang tidak sesuai aturan. Penelitian bertujuan mengetahui kondusifitas iklim sekolah lanjutan atas negeri sebelum dan setelah pilkada langsung; mengidentifikasi pola keterlibatan guru pada pilkada; mengidentifikasi bentuk dampak pilkada langsung pada iklim sekolah; mengungkap aspek penyebab pilkada langsung berdampak terhadap iklim sekolah dan merumuskan pola mengatasi dampak pilkada langsung pada iklim sekolah. Penelitian menggunakan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif jenis Sequential Explanatory. Populasi penelitian sebanyak 476 guru PNS. Pada metode kuantitatif, data dikumpul memakai instrumen kuesioner dengan Skala Likert, dengan sampel 199 guru berdasarkan rumus Isaac Michael. Metode kualitatif menggunakan snowball sampling pada in-depth interview, didukung observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk data kuantitatif dilakukan Statistik Dekriptif Persentase sedangkan data kualitatif dengan Analisis Data Kualitatif dari Miles dan Hubermen. Penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif yang diperluas dan diperdalam data kualitatif, dengan hasil berikut: Pertama, faktor kondisifitas yang mempengaruhi iklim sekolah sebelum pilkada langsung adalah aspek keterbukaan dan harmonisasi hubungan, perlakuan adil dan keamanan guru, kepuasan kerja dan kebanggaan profesi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi degradasi iklim sekolah pasca pilkada adalah aspek pembatasan informasi dan keterlibatan, keamanan dan penghargaan, beban kerja dan prestasi serta aspek kesesuaian fasiltas. Kedua, keterlibatan guru digalang secara sembunyi oleh birokrasi, terutama oleh birokrasi pendidikan, dengan cara yang massif, terstruktur dan sistematis pada masa pra-pilkada dengan cara persuasif dan pada masa pilkada dengan pendekatan tekanan kekuasaan. Ketiga, dampak pilkada langsung terhadap iklim sekolah bersifat negatif, berupa keretakan hubungan guru; muncul sikap apatis, penurunan semangat kerja, dan menurunnya rasa tanggung jawab dan motivasi kerja. Keempat pilkada berdampak terhadap iklim sekolah sebagai akibat intervensi politik dan lemahnya posisi tawar sekolah. Kelima, mengatasi dampak pilkada langsung dilakukan dengan cara; pola pengalihan 3 M (men, money, material), penguatan indevendensi lembaga profesi guru, penetapan sangsi yang jelas, detail dan tegas terhadap bakal calon kepala daerah yang melanggar pasal 70 ayat 1 Perpu No 1/2014, serta penetapan etika dan disiplin bagi KDH.