Iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri Ditinjau Dari Dampak Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal

Menguatnya kecenderungan intervensi politik pemilihan kepala daerah
terhadap dunia pendidikan/sekolah dikeluhkan oleh guru dan pimpinan sekolah,
yang secara diam-diam berdampak buruk terhadap suasana belajar di Sekolah
Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal. Kondisi ini dapat dilihat
dari terjadinya mutasi dan pemberhentian dari jabatan kepala sekolah dan
pengawas sekolah pasca pilkada langsung yang tidak sesuai aturan.
Penelitian bertujuan mengetahui kondusifitas iklim sekolah lanjutan atas
negeri sebelum dan setelah pilkada langsung; mengidentifikasi pola keterlibatan
guru pada pilkada; mengidentifikasi bentuk dampak pilkada langsung pada iklim
sekolah; mengungkap aspek penyebab pilkada langsung berdampak terhadap
iklim sekolah dan merumuskan pola mengatasi dampak pilkada langsung pada
iklim sekolah.
Penelitian menggunakan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif jenis
Sequential Explanatory. Populasi penelitian sebanyak 476 guru PNS. Pada
metode kuantitatif, data dikumpul memakai instrumen kuesioner dengan Skala
Likert, dengan sampel 199 guru berdasarkan rumus Isaac Michael. Metode
kualitatif menggunakan snowball sampling pada in-depth interview, didukung
observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk data
kuantitatif dilakukan Statistik Dekriptif Persentase sedangkan data kualitatif
dengan Analisis Data Kualitatif dari Miles dan Hubermen.
Penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif yang diperluas dan
diperdalam data kualitatif, dengan hasil berikut: Pertama, faktor kondisifitas yang
mempengaruhi iklim sekolah sebelum pilkada langsung adalah aspek keterbukaan
dan harmonisasi hubungan, perlakuan adil dan keamanan guru, kepuasan kerja
dan kebanggaan profesi.Sedangkan faktor yang mempengaruhi degradasi iklim
sekolah pasca pilkada adalah aspek pembatasan informasi dan keterlibatan,
keamanan dan penghargaan, beban kerja dan prestasi serta aspek kesesuaian
fasiltas. Kedua, keterlibatan guru digalang secara sembunyi oleh birokrasi,
terutama oleh birokrasi pendidikan, dengan cara yang massif, terstruktur dan
sistematis pada masa pra-pilkada dengan cara persuasif dan pada masa pilkada
dengan pendekatan tekanan kekuasaan. Ketiga, dampak pilkada langsung terhadap
iklim sekolah bersifat negatip, berupa keretakan hubungan guru; muncul sikap
apatis, penurunan semangat kerja, dan menurunnya rasa tanggung jawab dan
motivasi kerja. Keempat pilkada berdampak terhadap iklim sekolah sebagai akibat
intervensi politik dan lemahnya posisi tawar sekolah.
Kelima, mengatasi dampak pilkada langsung dilakukan dengan cara; pola
pengalihan 3 M (men, money, material), penguatan indevendensi lembaga profesi
guru, penetapan sangsi yang jelas, detail dan tegas terhadap bakal calon kepala
daerah yang melanggar pasal 70 ayat 1 Perpu No 1/2014, serta penetapan etika
dan disiplin bagi KDH