Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terlihat efektif dan efisiennya penyelengaaraan program BLSM yang ada di Kecamtan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar. Penelitian ini bertujuan 1) Mengidentifikasi proses pendataan dan
penyaluran dana BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan dari kebijakan BLSM tersebut. 2) Menganalisis pelaksanaan BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. 3) menganalisis dampak Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat terhadap masyarakat penerima BLSM di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data
primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara,dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pendataan masyarakat penerima manfaat data yang datang dari pemerintah pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh TNP2K berbeda dengan data yang ada di Nagari. Hal ini
disebabkan kurangnya koordinasi antara petugas pendataan dengan pihak yang ada di nagari, terlebih Wali Jorong yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dimana data yang masyarakat miskin berdasarkan TNP2K ada
delapan ratus tiga belas Kepala Keluarga, sedangkan data yang ada di setiap Nagari di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar berjumlah seribu dua ratus lima puluh KK masyarakat miskin. Dilihat dari mekanisme penyaluran dana
BLSM melalui PT.POS Indonesia yang di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kecamatan Lima Kaum Berjalan dengan tertib dan aman. Kantor POS sebagai pendistribusian KPS yang di dalamnya tergabung BLSM sudah melayani masyarakat dengan baik. Dimana sasaran utamanya adalah masyarakat ekonomi
lemah ( masyarakat miskin). Kebijakan ini berjalan selama empat bulan dengan dua tahap. Namun setelah peneliti mengangkat kasus ini mendapat banyak kritikan dan protes dari dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan
namun tidak terdata. Dampak BLSM yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, kurang berarti. Hal ini di sebabkan durasi yang singkat dan dana per KK sedikit untuk belanja minimum keluarga saja tidak terpenuhi, sedangkan anggaran BLSM untuk Kecamatan Lima Kaum saja lebih dari empat ratus juta rupiah.