Konflik Perebutan Harta Warisan dalam Keluarga pada Masyarakat Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tabo

Konflik harta warisan dalam masyarakat Pulau Temiang umumnya tidak pernah terselesaikan, terutama karena hanya penyelesaian sementara melalui musyawarah, tidak satupun yang berhasil diselesaikan secara tuntas. Meskipun demikian, Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi sebagai lembaga adat tertinggi penyelesaian kasus peradilan adat tidak dimanfaatkan. Hanya 1 (satu) dari 20 kasus yang diselesaikan secara tuntas melalui peradilan negeri. Meskipun perkara harta warisan sudah putus melalui musyawarah keluarga, tetapi konflik dalam kelurga tetap berlanjut. Sebelum diadakannya penyelesaian melalui musyawarah, konflik yang tampak berupa pertengkaran dengan saling adu mulut antar pihak bahkan sampai ke halaman rumah sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. salah satu pihak tidak hadir dalam acara keluarga, ada juga yang pindah rumah meninggalkan kampung halaman karena pertengkaran tersebut. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Ia membedakan konflik itu menjadi dua jenis yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan perkiraan kemungkinan keuntungan pada partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Konflik non realistik, konflik yang berasal dari tujuan saingan yang antagonis tetapi ada kebutuhan dan keinginan dari salah satu pihak untuk meredakan ketegangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling dengan jumlah informan 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Untuk menguji validitas data dilakukan teknik trianggulasi data. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis interaktif oleh Milles dan Huberman. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik harta warisan adalah dominasi dari saudara sulung dan kecemburuan terhadap perempuan bungsu. Solusi konflik melalui musyawarah keluarga cenderung menyisakan konflik laten (tersembunyi). Putusan yang diberikan tidak bersifat mengikat karena tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran terhadap hasil putusan yang diberikan. Selain itu, masyarakat enggan menaikkan kasus ini ke pengadilan negeri karena biaya yang tinggi.