Sistem Automasi Perpustakaan di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kelengkapan perangkat keras yang terdapat di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat; (2) kinerja perangkat lunak yang terdapat di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat; (3) kemampuan SDM yang terdapat di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan staf Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara didapatkan temuan sebagai berikut. (1) Kelengkapan perangkat keras di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat masih kurang disebabkan karena jumlah perangkat keras yang tersedia tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang mesti diselesaikan dengan pemanfaatan perangkat keras tersebut. Di samping itu, perangkat keras yang terdapat di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak dilengkapi dengan kelengkapan perangkat keras yang lain seperti: scanner dan barcode. (2) Kinerja Perangkat Lunak Microsoft Access 2003 sedikit membantu tugas pustakawan dan menghilangkan pekerjaan yang bersifat pengulangan (repeatable) dalam hal pembuatan label, katalog dan buku induk. Namun kinerja Microsoft Access 2003 tersebut belum efektif karena kegiatan yang diautomasikan hanya terbatas pada kegiatan pengolahan bahan pustaka. Selain perangkat lunak Microsoft Access 2003, Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga membutuhkan perangkat lunak jenis lain yang membantu tugas perpustakaan untuk mempercepat pengguna perpustakaan dalam memperoleh kebutuhan informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga induknya. (3) Kemampuan SDM Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat masih terbatas dalam hal automasi perpustakaan. Hal ini disebabkan tidak ada SDM Perputakaan yang menguasai dasar-dasar komputer mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Di samping itu, pimpinan perpustakaaan berlatar belakang pendidikan ilmu hukum bukan ilmu perpustakaan sehingga sulit untuk mengembangkan automasi.