Rusunawa Pantai Purus Padang: Hunian yang Salah Kelola

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis karena melihat banyaknya penghuni Rusunawa Pantai Purus Padang yang tidak sesuai dengan sasaran pemerintah sebagai tempat hunian. Sesuai dengan aturan pemerintah bahwa penghuni Rusunawa ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kota Padang dengan penghasilan ±Rp. 1.400.000,-/bulan, khususnya bagi nelayan dan pedagang kecil sekitar Pantai Purus. Namun realitanya, di dalam pengelolaan Rusunawa target penghuni yang diharapkan tidak sesuai aturan berdasarkan ketetapan pemerintah. Penghuni Rusunawa didominasi oleh PNS, karyawan swasta, Pegawai BUMN dan wiraswasta yang tidak berhak untuk menjadi penghuni. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengungkap dan mengetahui mengapa pengelolaan di Rusunawa Pantai Purus Padang tidak tepat sasaran pemerintah.
Dalam menganalisis penelitian ini, dipilih teori struktural fungsional Robert K. Merton mengenai disfungsi sebagai salah satu gagasan dalam teori struktural fungsional. Robert K. Merton menjelaskan bahwa ada hal-hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang tidak berfungsi itu disebutnya disfungsi. Robert King Merton juga menjelaskan bahwa konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku dapat bersifat manifest dan laten, fungsi manifest adalah kosekuensi objektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan disadari oleh partisipan dalam sistem tersebut, sedangkan fungsi laten merupakan konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku mampu mengarah pada integrasi dan keseimbangan, sedangkan konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional akan menyebabkan timbulnya ketegangan atau masalah dalam sistem sosial.
Penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus instrinsik. Teknik pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. Jumlah informan secara keseluruhan adalah 36 orang. Data dikumpulkan dengan melakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Langkah-langkahnya yaitu mereduksi data, mendisplay data dan penarikan kesimpulan akhir.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan Rusunawa Pantai Purus Padang tidak tepat sasaran adalah: (1). Prosedur yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan, (2). Adanya “calo”, (3). Penghuni yang melakukan pelanggaran tidak dikenakan sanksi sesuai aturan. Hal di atas merupakan faktor pengelolaan Rusunawa Pantai Purus Padang menjadi tidak tepat sasaran.