Peran Institusi dalam Membentuk Sikap Permisif Masyarakat Tentang Praktik Prostitusi. (Studi Pendekatan Institusional di Masyarakat Km 9 Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau)

Prostitusi merupakan salah satu pekerjaan tertua. Pekerjaan ini selalu mendapat penolakan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pekerjaan ini melanggar nilai dan norma. Salah satu daerah di Riau yang di labelkan daerah prostitusi adalah Km 9. Daerah ini merupakan lokasi yang telah lama digunakan sebagai tempat prostitusi. Hal ini tidak membuat masyarakat untuk menghentikan praktik prostitusi. Oleh karena itu penelitian ini menjelaskan kenapa masyarakat setempat permisif tentang praktik prostitusi di Km 9 Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan institusional oleh John Scott yang memandang bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh organisasi yang mengitarinya. Dalam hal ini Scott mengatakan bahwa ada tiga pilar dalam tatanan suatu kelembagaan, yaitu regulatif, normatif dan kognitif.. Setiap pilar memberikan alasan yang berbeda dalam hal legitimasi, baik yang berdasarkan sanksi hukuman, secara kewenangan moral dan dukungan budaya. Penelitian ini dilakukan di Km 9 Desa Air Kulim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, apabila dilihat dari tipe penelitian ini termasuk studi kasus intrinsik. Informan penelitian ini adalah masyarakat Km 9 yang telah lama tinggal di daerah ini. Pemilihan informan dipilih secara purposive sampling,pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak dua puluh enam orang. Agar data yang diperoleh valid dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data dan menggunakan analisis interaktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa sikap permisif masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan keberadaan Km 9. Adapun factor yang di identifikasi sebagai munculnya sikap permisif adalah 1) Prostitusi melekat dan fungsional dengan keberadaan prostitusi 2) lemahnya penegakan hukum 3)kegagalan-kegagalan dalam upaya menghentikan prostitusi 4) rasa senasib sepenanggungan 5) tokoh masyarakat juga bagian dari prostitusi 6) sudah mendapat labeling