Ikan Larangan di Kabupaten Padang Pariaman: Sejarah Pengelolaan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari(1979-2013).

Skripsi ini membahas tentang dinamika pengelolaan Ikan Larangan di Kabupaten Padang Pariaman yang dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahan terendah di daerah Sumatera Barat pada tahun 1979-2013. Alasan mengapa penelitian ini penting untuk diteliti karena tradisi Ikan Larangan ternyata memberi sumbangan bagi pembangunan nagari dan daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki sekitar 147 titik pengelolaan Ikan Larangan ternyata belum satu pun memiliki lembaga resmi serta belum mendapatkan pengarahan langsung dari pemerintah namun tradisi ini tetap bertahan hingga saat ini. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dinamika pengelolaan Ikan Larangan di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 1979-2013? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengelolaan Ikan Larangan di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 1979-2013.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dilakukan melalui empat tahap. Pertama, Heuristik yaitu melakukan wawancara khususnya dengan masyarakat Padang Pariaman, mengumpulkan arsip dan melakukan studi pustaka. Kedua, kritik sumber yaitu mengumpulkan sejumlah data dan menguji keabsahan data dan dijadikan fakta-fakta. Ketiga, menginterpretasi fakta-fakta menjadi sebuah peristiwa. Keempat, historiografi penulisan laporan penelitian menjadi skripsi.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan Pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan pemerintahan terendah di Indonesia menjadi Desa melalui UU No. 5 Tahun 1979, ternyata memberikan dampak terhadap dinamika pengelolaan Ikan Larangan di Sumatera Barat khususnya Kab. Padang Pariaman. Sebelum UU tersebut dikeluarkan Ikan Larangan dikelola oleh Nagari, kemudian pada saat Nagari menjadi Desa maka Ikan Larangan dikelola oleh Desa. Perubahan Nagari menjadi Desa juga memunculkan cara pengelolaan Ikan Larangan di Irigasi yang sebelumnya pada masa pemerintahan Nagari hanya dikelola di aliran sungai. Kemudian berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka Desa-desa di Sumatera Barat kembali menjadi Nagari. Kebijakan ini memberikan dampak terhadap pengelolaan Ikan Larangan, Ikan Larangan pada masa sebelumnya dikelola oleh pemerintahan Desa (1979-1999), setelah dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 maka Ikan Larangan dikelola oleh Korong/Jorong pada Nagari-nagari di Padang Pariaman. Hal yang menarik adalah setelah Desa kembali menjadi Nagari ternyata pengelolaan Ikan Larangan tidak kembali ke pihak Nagari melainkan dikelola oleh Jorong/Korong. Keadaan ini tentu saja memberikan dampak melonjaknya jumlah titik pengelolaan Ikan Larangan di Kab. Padang Pariaman.