Disfungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Pemerintahan Nagari memiliki lembaga- lembaga sosial. Salah satunya Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga adat yang beranggotakan niniak mamak dan penghulu yang ada di Nagari tersebut. Fungsi dan peran KAN dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 Perda No 13 Tahun 1983 tetang sengketa atau perkara yang diselsesaikan oleh KAN, yaitu memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut sengketa mengenai gelar atau sako, sengketa mengenai harta atau pusako, menyelenggarakan pembinaan serta pengembangan adat istiadat. Namun dalam kenyataannya ditemukan banyak kelemahan. Salah satunya ditemukan pada KAN di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teori Population Ecologi menurut Michael Hannan dan John Freeman. Pendekatan ini melihat bahwa dalam sebuah lembaga sangat tergantung pada kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan perannya. Menarik untuk dilihat atau mendalami kemampuan KAN sebagai organisasi yang tidak berfungsi dengan semestinya. Penelitian ini dilakukan di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian studi kasus. Pemilihan informan dilakukan seacara purposive sampling dengan jumlah informan 26 orang. Pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi,. Agar data yang diperoleh valid dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data dan mengunakan analisis interaktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya 4 faktor yang menyebabkan disfungsi keraptan adat nagari (KAN), yaitu: (a) Budaya Kekerabatan: adnya hubungan kekerabatan antara anggota KAN dengan masyarakat yang melanggar, (b) Komitmen Anggota dalam Organisas: kurangnya partisipasi anggota KAN dalam menyelesaikan masalah, (c) Pemahaman Tentang Kasus: anggota KAN lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada masyarakat, dan (d) Rasionalitas: anngota KAN menerima uang tutup mulut dari masyarakat yang melanggar agar masalah tersebut tidak dilanjuti dan tidak diberi sanksi.