Proses Pengadaan Tanah terhadap Warga yang belum menerima Biaya ganti rugi dikenagarian Pasia Laweh, kecamatan Lubuk alung, Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana kejelasan dari pemberian ganti rugi terhadap warga yang belum menerima biaya ganti rugi, agar terciptanya asas keadilan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Duku Sicincin.Serta bagaimana perhitungan pemberian ganti rugi, yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah tanah untuk pembangunan jalan lingkar Duku Sicincin di kenagarian Pasia Laweh. Dan Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dari pengadaan tanah tanah untuk pembangunan jalan lingkar Duku Sicincin di kenagarian Pasia Laweh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan didalam penelitian ini menggunakan tekhnik purposive sampling. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member chek. Tekhnik analisis data yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan program pemerintah yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada seperti masalah tahunan yaitu, kemacetan setiap hari-hari besar seperti idul fitri. Implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan lingkar sudah berjalan sesuai dengan Keppres No. 55 tahun 1993, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang sekarang diganti dengan Perpres No. 36 tahun 2005 dengan perubahanya dalam Perpres No. 65 tahun 2006 serta peraturan Mentri Dalam Negeri No. Tahun 1975 tentang ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Akan tetapi didalam pelaksanaanya masih terlihat bahwasanya warga menerima ketidakadilan, yang mengakibatkan warga harus kehilangan lahan produktifnya dengan ganti rugi hanya dengan harga gabah saja (Padi). Kepastian hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan sangat dibutuhkan untuk menindak lanjuti permasalahan ini agar diantara kedua pihak tidak ada yang dirugikan dan pembangunan untuk kepentingan umum pun dapat berjalan dengan baik.