Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah: Studi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Perda Kota Padang no 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah telah berhasil dilaksanakan di Kota Padang, kendala – kendala yang dihadapi dalam implementasi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya terdapat kendala dalam implementasi Perda no 2 tahun 2011 ini yang disebabkan masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak . Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak memasang meteran air, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan langsung pajaknya ke petugas pajak, jumlah petugas dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak dan kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam implementasi Perdano 2 tahun 2011 ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelittian di lakukan di Kota Padang yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan danAset (DPKA). Penentuan informan ditentukan secara purposive. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber, kemudian data di analisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda no 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah dilakukan dengan pendataan wajib pajak baru untuk mencapai sasaran perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan pajak air tanah terhadap wajib pajak, pengawasan pemungutan pajak, dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak air tanah terhadap potensi wajib pajak baru di Kota Padang. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda no 2 tahun 2011 adalah wajib pajak yang tidak mengunakan meteran air karena beranggapan meteran bukan tanggung jawab wajib pajak. Wajib pajak belum sadar akan kewajibannya membayarkan pajaknya langsung ke DPKA, jumlah petugas pemungut pajak di lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak dan dalam pelaksanaannya terlihat masih adanya kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dengan intensifikasi pajak yaitu melakukan sistem jemput bola dan ekstensifikasi pajak dengan menambah potensi wajib pajak air tanah di Kota Padang.