Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang

Kebijakan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Provinsi Sumatera Barat, kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari program insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk merespons rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh tingginya beban pajak progresif atas kepemilikan kendaraan lebih dari satu dan atas kepemilikan yang sama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan didukung oleh kemudahan layanan pembayaran pajak. Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. Namun demikian, masih terdapat beberapa dampak yang belum sepenuhnya positif, seperti adanya beban tambahan berupa opsen pajak serta belum optimalnya manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.