Analisis Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo Kota Padang yang terjadi akibat perubahan kebijakan pemerintah daerah. Konflik muncul setelah pencabutan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018 dan pemberlakuan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 Tentang Lokasi dan Jadwal Pedagang Kaki Lima yang menghapus legalitas formal PKL Permindo tanpa disertai sosialisasi dan solusi relokasi yang memadai yang menyebabkan konflik berulang saat penertiban. Penelitian ini menggunakan teori konflik oleh Randall Collins yang menjelaskan bahwa faktor konflik dapat menyebabkan perubahan sosial yang terdiri dari lima indikator yaitu, interaksi simbolik, kekuasaan, struktural, solidaritas dan konflik simbolik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan dari Satpol PP Kota Padang, Dinas Perdagangan, PKL Permindo, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penertiban PKL di Jalan Permindo merupakan konflik struktural yang dipicu oleh perubahan kebijakan yang tidak diimbangi komunikasi dan dialog yang efektif. Berdasarkan analisis teori konflik Randall Collins, konflik dipengaruhi oleh interaksi simbolik yang tidak efektif, ketimpangan kekuasaan tanpa ruang partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan, ketidakadilan struktural dalam relokasi, kuatnya solidaritas PKL, serta perbedaan pemaknaan simbolik antara ketertiban bagi pemerintah dan kelangsungan hidup bagi PKL. Konflik tersebut berdampak pada hilangnya mata pencaharian PKL, terganggunya ketertiban umum, serta menurunnya aktivitas ekonomi di kawasan Jalan Permindo.