Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan mengindentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Program ini merupakan wujud perlindungan nelayan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 2 Tahun 2023. Keberlanjutan kepesertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, dimana nelayan yang sudah mendapatkan bantuan iuran tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri. Penelitian ini menggunakan teori implementasikan kebijakan George C. Edward III dalam (Pramono 2020) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. Uji keabsahan data melalui triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah berjalan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan, namun dalam praktiknya belum optimal karena masih terdapat hambatan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini terlihat dari rendahnya cakupan kepesertaan nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, dari 1.450 nelayan hanya 119 (8,21%) nelayan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 dan seluruhnya berstatus tidak aktif karena tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri setelah masa bantuan berakhir, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan belum berkelanjutan. Kendala dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo yaitu pada kendala keberlanjutan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, kurangnya pemahaman nelayan terhadap program, sosialisasi program yang masih terbatas hanya tahap awal serta keterbatasan alokasi anggaran bantuan iuran menyebabkan nelayan belum terlindungi. Kondisi ini mengakibatkan kepesertaan nelayan tidak berlanjut, sehingga tujuan program untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dan membangun kemandirian nelayan belum tercapai secara optimal.