Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Lahan Pertanian Pasca Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum pada Mei 2024 menyebabkan kerusakan pada sektor pertanian, terutama pada lahan pertanian dan juga kerugian ekonomi, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk membuat strategi yang tepat, namun strategi yang dibuat belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Lahan Pertanian Pasca Bencana Banjir Bandang Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan strategi pemulihan lahan pertanian pasca bencana banjir bandang oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa observasi ke lapangan kemudian dilakukan wawancara kepada informan. Selanjutnya, studi dokumentasi digunakan untuk dokumen dalam penelitian dan teknik pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pemulihan lahan pasca bencana banjir bandang oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar melalui program optimasi lahan belum optimal. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program ini adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi yaitu adanya kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah pusat dan daerah dan bantuan dari lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan strategi ini berupa tidak adanya SK atau SOP yang jelas tentang program optimasi lahan, keterbatasan dana, sarana prasaran dan ancaman bencana susulan yang bisa kapan saja terjadi.