Inovasi Keuangan Pemerintah melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk Belanja Satker di KPPN Padang

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah masih belum optimal di satuan kerja (satker) di bawah KPPN Padang. Rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi ini belum sepenuhnya diterima sebagai mekanisme pembayaran yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat adopsi KKP melalui pendekatan teori karakteristik inovasi Everett M. Rogers (2003), yang mencakup relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap ltiga satker pengguna KKP dan dua satker yang belum menggunakan KKP dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi adopsi dipengaruhi oleh persepsi satker terhadap karakteristik inovasi tersebut. Relative advantage dirasakan pada kemudahan transaksi, keamanan, dan akuntabilitas, namun belum cukup kuat mendorong adopsi menyeluruh. Dari sisi compatibility, penggunaan KKP masih dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan pola kerja, kebutuhan operasional, dan ketersediaan merchant ber-EDC. Pada aspek complexity, beberapa satker menilai prosedur teknis dan administrasi masih rumit, terutama terkait limit, fitur kartu, dan proses pengajuan. Trialability relatif terbatas karena sebagian satker belum mendapat kesempatan uji coba yang memadai. Sementara observability menunjukkan hasil yang beragam: satker pengguna dapat mengamati manfaat, namun satker non-pengguna tidak melihat perubahan signifikan yang dapat meyakinkan mereka untuk mengadopsi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi KKP sangat ditentukan oleh persepsi satker terhadap karakteristik inovasi tersebut, serta kesiapan ekosistem pendukung seperti SDM, sistem perbankan, infrastruktur EDC, dan kesinambungan sosialisasi dari KPPN.