Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah Kota Padang melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan. Meskipun kebijakan ini telah memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan pariwisata daerah, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas penunjang, promosi wisata yang belum terkoordinasi, serta minimnya sumber daya manusia di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan pihak-pihak terkait, antara lain Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup, pengelola kawasan, masyarakat sekitar, pelaku UMKM, serta pengunjung wisata. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung (toilet, area parkir, dan tempat sampah), serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Faktor pendukung utama adalah adanya dasar hukum yang kuat, komitmen pemerintah daerah, dan stabilitas sosial-politik yang kondusif, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana.