Evaluasi Nagari Upaya Pemerintahan dalam Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan pada Pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin

Pembebasan lahan menjadi tahap penting dalam pembangunan infrastruktur, seperti proyek Jalan Tol Padang–Sicincin, yang kerap menimbulkan konflik antara masyarakat dan pihak terkait. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana upaya Pemerintahan Nagari Sicincin berhasil mencapai tujuan dalam menangani sengketa pembebasan lahan serta dampaknya terhadap hubungan antara nagari dan warga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teori evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn (2003:610)yang menekankan lima indikator utama evaluasi, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Indikator ini menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana Nagari Sicincin mampu menyelesaikan konflik, memenuhi kebutuhan masyarakat, mendistribusikan manfaat secara adil, memberikan kepuasan kepada masyarakat, dan menyesuaikan hasil kebijakan dengan sasaran yang ditetapkan. Temuan penelitian menunjukkan hasil evaluasi upaya Pemerintahan Nagari Sicincin telah melaksanakan kebijakan sesuai prosedur dan norma yang berlaku, dengan berbagai upaya seperti musyawarah, mediasi, dan koordinasi lintas pihak. Namun, secara substantif masih terbatas karena adanya perbedaan persepsi masyarakat, kompleksitas kepemilikan tanah, dan informasi ganti rugi yang belum sepenuhnya sinkron. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan strategi mediasi dan musyawarah yang inklusif serta kolaborasi antara hukum negara dan hukum adat untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.