Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Mencegah Perilaku Merokok di Kalangan Pelajar SMAN 2 Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya perilaku merokok di kalangan pelajar SMA Negeri 2 Padang meskipun Peraturan Daerah Kota Padang No. 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah diterapkan. Implementasi kebijakan KTR di lingkungan pendidikan dinilai belum optimal, hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan, terbatasnya sosialisasi, serta masih adanya siswa yang merokok di area sekolah dan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan KTR untuk mencegah perokok pemula di kalangan remaja belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perda KTR di SMA Negeri 2 Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda KTR di SMA Negeri 2 Padang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, perwakilan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Satpol PP Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR di SMA Negeri 2 Padang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis dengan teori George C. Edwards III, ditemukan bahwa keempat variabel implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan. Komunikasi kebijakan masih dilakukan secara insidental dan tidak berkelanjutan, sumber daya terbatas baik dalam hal staf pengawas maupun fasilitas pendukung, disposisi pelaksana yang tidak konsisten dalam penegakan aturan, serta struktur birokrasi yang belum terintegrasi dengan baik. Faktor-faktor yang mendukung implementasi antara lain komitmen pimpinan sekolah, ketersediaan infrastruktur dasar, serta jaringan kerjasama dengan pihak eksternal. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat utama meliputi sosialisasi yang belum merata, pengawasan yang terbatas, penegakan aturan yang tidak konsisten, lingkungan sekitar sekolah yang permisif.