Mekanisme Koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Meskipun ketiga instansi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan penanganan yang tepat, aman, dan manusiawi terhadap ODGJ, pelaksanaan koordinasi di lapangan sering kali menghadapi kendala. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan pembagian tugas, komunikasi yang belum terstruktur, serta ketiadaan kesepakatan formal lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi yang dijalankan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sinergi kelembagaan antarinstansi terkait. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta pihak terkait lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori koordinasi Hasibuan (2006), yang menekankan faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, serta teori mekanisme koordinasi Mintzberg (1983) dengan tiga bentuk koordinasi, yaitu Mutual Adjustment, Direct Supervision, dan Standardization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi penanganan ODGJ di Kota Solok belum berjalan optimal. Setiap instansi cenderung bekerja sesuai orientasi dan aturan masing-masing, sehingga koordinasi sering bersifat situasional dan ad hoc. Perbedaan acuan hukum, kurangnya komunikasi formal, serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu menjadi faktor penghambat utama. Meski demikian, terdapat upaya yang dilakukan melalui koordinasi informal, komunikasi cepat di lapangan, serta pelatihan bersama antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesepakatan formal dan SOP lintas sektor sebagai dasar koordinasi agar penanganan ODGJ di Kota Solok dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkesinambungan.