Implementasi Kependudukan Kebijakan Digital (IKD) Identitas dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pelayanan aktivasi sejak tahun 2023, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala baik dari sisi pelaksana maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan IKD serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif lalu teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan aparatur Kecamatan Koto Tangah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, serta masyarakat sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Koto Tangah belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya penyebaran informasi, keterbatasan fasilitas dan jaringan internet, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur pelaksanaan program. Kendala terbesar berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh minimnya literasi digital, keterbatasan perangkat, dan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan sosialisasi, layanan jemput bola, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan implementasi kebijakan IKD yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait transformasi digital pelayanan kependudukan, dengan menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi juga pada literasi digital masyarakat serta dukungan.